Memahami Kartu Kredit Pemerintah, Cara Baru Belanja Satker

INDONESIASATU.CO.ID:

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya disebutkan juga antara lain keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemerintah terus melakukan upaya simplifikasi dan modernisasi dalam memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran. Salah satunya dengan penggunaan kartu kredit pada pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan akan menerapkan penggunaan kartu kredit bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sebagai cara baru belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam kebijakan dan prakteknya sudah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut diatas.

Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran di masyarakat Indonesia sudah familiar dan sesuai dengan impelementasi cashless society. Seiring dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu telah mengeluarkan kebijakan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Kartu kredit yang digunakan adalah jenis kartu kredit korporat. Namun karena kartu kredit korporat  identik dengan swasta atau perusahaan  maka istilah yang digunakan untuk kartu kredit yang digunakan untuk belanja Satuan Kerja (satker) ini adalah Kartu Kredit Pemerintah (KKP). 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, yang dimaksud Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat dilakukan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, telah dilakukan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP). Uji coba penggunaan kartu kredit dalam pembayaran belanja dilaksanakan pada beberapa satker di kementerian/lembaga. Uji coba dilaksanakan dalam dua tahap, tahap pertama diujicobakan pada satker Istana Kepresidenan, Sekretariat Negara, Setjen Kementerian Keuangan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuaangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahap kedua dilaksanakan pada seluruh satker vertikal Ditjen Perbendaharaan. Uji coba penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dilaksanakan untuk penggunaan uang persediaan yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah melalui PMK nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam uji coba penggunaan Kartu Kredit Pemerintah tersebut, satker telah menggunakan kartu kredit untuk belanja-belanja yang dibiayai dengan mekanisme uang persediaan seperti biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya perjalanan dinas. Kemudian tagihan atas kartu kredit pemerintah ini dibayar oleh bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan yang dikuasainya.

Melihat efektifitas kebijakan ini maka melalui PMK nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, saat ini setiap satker kementerian negara/lembaga dengan kriteria tertentu diminta untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Berdasarkan ketentuan PMK tersebut di atas, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019 dan harus dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Satker yang dikecualikan dari penerapan KKP harus memenuhi 2 kriteria secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 82 PMK 196/PMK.05/2018 yaitu tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan kartu kredit pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA dan memiliki pagu jenis belanja satker yang dapat dibayarkan melalui mekanisme UP sampai dengan Rp2,4 Miliar.

 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam melakukan impelementasi Kartu Kredit Pemerintah tentunya telah melakukan berbagai kajian dengan mengedepankan prinsip-prinsip keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, sebagai berikut :

Pertama, fleksibel yaitu kemudahan penggunaan (flexibility) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menerima pembayaran melalui mesin EDC.

Kedua, aman dalam bertransaksi dan meghindari terjadinya penyimpangan (fraud) dari transaksi secara tunai.

Ketiga, efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (idle cash) dan biaya dana (cost of fund) pemerintah dari transaksi UP.

Keempat, akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.

Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan kartu kredit korporat terdiri dari 2 jenis yaitu kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Sedangkan limit KKP untuk keperluan belanja operasional dan belanja modal untuk pertama kali diberikan maksimum sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap kartu kredit dalam 1(satu) bulan, sementara limit untuk perjalanan dinas jabatan sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk setiap karti kredit dalam 1(satu) bulan.

Sementara itu, terkait timbul kekhawatiran akan adanya biaya yang dikeluarkan satker dalam penggunaan KKP, sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018, Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah membebaskan satker dari biaya keanggotaan, biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dan e-banking, biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit), biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dicuri atau rusak, biaya penggantian PIN, biaya copy Billing Statement, biaya pencetakan tambahan lembar tagihan, biaya keterlambatan pembayaran, biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan, dan biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerjasama dengan Kartu Kredit Pemerintah. Biaya yang dapat dibebankan hanya biaya materai.

Bank Penerbit KKP merupakan bank yang sama dengan tempat rekening Bendahara dibuka dan kantor pusat bank tersebut telah melakukan kerjasama dengan Ditjen Perbendaharaan. Sampai dengan saat ini bank yang telah melakukan kerjasama adalah bank-bank yang tergabung dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN. .

Dalam rangka mendukung kesiapan implementasi Kartu Kredit Pemerintah secara penuh, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melakukan sosialisasi kepada satuan kerja di wilayah kerja masing-masing serta melakukan koordinasi dengan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah terkait kesiapan fasilitas seperti jumlah penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin EDC di setiap lokasi satker. Kepastian jumlah EDC yang dapat digunakan sangat mendukung keberhasilan implementasi KKP, jangan sampai satker mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi belanja yang pada akhirnya dapat menyebabkan keengganan satker untuk menggunakan KKP.

Pemakaian kartu kredit oleh satker kementerian negara dan lembaga juga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker yang bersangkutan. Pelaksana kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadan atau pegawai) tidak perlu harus menunggu uang dari bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya. Pemakaian KKP dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab. Dalam melakukan belanja dengan menggunakan KKP, setiap satuan kerja tak perlu lagi menyertakan kuitansi atas segala belanja barang, mengingat segala transaksi sudah tercatat secara otomatis ketika satuan kerja menggunakan kartu kredit. Hal ini memudahkan pelaksanaan kegiatan. jadi setiap satker tidak perlu buru-buru mencairkan anggaran atau mendapatkan uang persediaan. Langkah ini juga lebih akuntabel, karena setiap pengeluaran tentu tercatat dengan lebih tertib. Guna mendukung efektivitas impelementasi Kartu Kredit Pemerintah Satker tersebut, ditetapkan proporsi terhadap Uang Persediaan yang dikuasai Satker, UP tunai sebesar 60% sementara UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40%. Untuk penyesuaian proporsi UP di tingkat Saker pada tanggal 1 Juli 2019, maka akan dilakukan penihilan sebagian UP tunai. Lain halnya  dengan UP tunai, UP KKP dapat dilakukan revolving tanpa harus menunggu batas penggunaan sebesar 50%.

Berbeda dengan kartu kredit perorangan, dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah ditetapkan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah dan Administrator. Administrator kartu kredit adalah pegawai/pejabat yang ditunjuk untuk melakukan administrasi penggunaan KKP termasuk memantau penggunaannya oleh pemegang kartu kredit. Administrator dapat mengaktifkan dan menonaktifkan kartu kredit, sehingga ada pengawasan berlapis terhadap penggunaan KKP oleh pemegang kartu kredit di setiap satker.

Melalui impelementasi Kartu Kredit Pemerintah ini telah mendukung program meminimalisasi peredaran uang tunai serta dapat menunjang likuiditas dan efisiensi kas negara. Kebijakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pengguna kartu kredit (satker kementerian/lembaga) dalam melakukan pembayaran transaksi belanja negara dengan meminimalisir penggunaan uang tunai serta dalam hal pengawasan menjadi lebih baik karena semua transaski melalui kartu kredit tercatat dengan lebih tertib dan transparan. Dari sisi pemerintah dapat meningkatkan efisiensi ketersediaan uang tunai, pemerintah dalam hal ini bendahara umum negara dapat mengoptimalkan kas negara dan lebih memberikan nilai tambah jika uang yang berada di kas bendahara pengeluaran tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Negara melalui penempatan-penempatan jangka pendek pada sektor-sektor tertentu dalam mendukung program pembangunan nasional.

Penulis,

Hermawan (Kepala Seksi Bank KPPN Curup)

Tulisan ini merupakan pandangan dan pendapat pribadi, tidak mewakili kebijakan institusi

  • Whatsapp

Berita Terkait

* Belum ada berita terpopuler.

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita